Selama ini kita mengenal sumur Zamzam dari buku-buku agama. Namun sebenarnya ada sisi ilmiah saintifiknya juga looh. Cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang air adalah hydrogeologi.
Sumur Zamzam
Khasiat air Zam-zam tentunya bukan disini yang mesti menjelaskan, tapi kalau dongengan geologi sumur Zam-zam mungkin bisa dijelaskan disini. Sedikit cerita Pra-Islam, atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad, diawali dengan kisah Isteri dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar, yang mencari air untuk anaknya yang cerita. Sumur ini kemudian tidak banyak atau bahkan tidak ada ceritanya, sehingga sumur ini dikabarkan hil! ang.
Sumur Zam-zam yang sekarang ini kita lihat adalah sumur yang digali oleh Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad. Sehingga saat ini, dari ilmu persumuran maka sumur Zam-zam termasuk kategori sumur gali (Dug Water Well).
Dimensi dan Profil Sumur Zam-zam
Bentuk sumur Zam-zam dapat dilihat dibawah ini.
Bentuk sumur Zam-zam
Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 30.5 me! ter. Hingga kedalaman 13.5 meter teratas menembus lapisan ! alluvium Wadi Ibrahim. Lapisan ini merupakan lapisan pasir yang sangat berpori. Lapisan ini berisi batupasir hasil transportasi dari lain tempat. Mungkin saja dahulu ada lembah yang dialiri sungai yang saat ini sudah kering. Atau dapat pula merupakan dataran rendah hasil runtuhan atau penumpukan hasil pelapukan batuan yang lebih tinggi topografinya.
Mata air zamzam
Dibawah lapisan alluvial Wadi Ibrahim ini terdapat setengah meter (0.5 m) lapisan yang sangat lulus air (permeable). Lapisan yang sangat lulus air inilah yang merupakan tempat utama keluarnya air-air di sumur Zam-zam.
Mata air zamzam
Kedalaman 17 meter keb! awah selanjutnya, sumur ini menembus lapisan batuan keras yang berupa batuan beku Diorit. Batuan beku jenis ini (Diorit) memang agak jarang dijumpai di Indonesia atau di Jawa, tetapi sangat banyak dijumpai di Jazirah Arab. Pada bagian atas batuan ini dijumpai rekahan-rekahan yang juga memiliki kandungan air. Dulu ada yang menduga retakan ini menuju laut Merah. Tetapi tidak ada (barangkali saja saya belum menemukan) laporan geologi yang menunjukkan hal itu.
Dari uji pemompaan sumur ini mampu mengalirkan air sebesar 11 18.5 liter/detik, hingga permenit dapat mencapai 660 liter/menit atau 40 000 liter per jam. Celah-celah atau rekahan ini salah satu yang mengeluarkan air cukup banyak. Ada celah (rekahan) yang memanjang kearah hajar Aswad dengan panjang 75 cm denga ketinggian 30 cm, juga beberapa celah kecil kearah ! Shaffa dan Marwa.
Keterangan geometris lainnya, celah sumur dibawah tempat Thawaf 1.56 m, kedalaman total dari bibir sumur 30 m, kedalaman air dari bibir sumur = 4 m, kedalaman mata air 13 m, Dari mata air sampai dasar sumur 17 m, dan diameter sumur berkisar antara 1.46 hingga 2.66 meter.
Air hujan sebagai sumber berkah
Air hujan sebagai sumber berkah
Kota Makkah terletak di lembah, menurut SGS (Saudi Geological Survey) luas cekungan yang mensuplai sebagai daerah tangkapan ini seluas 60 Km2 saja, tentunya tidak terlampau luas sebagai sebuah cekungan penadah hujan. Sumber air Sumur Zam-zam ! terutama dari air hujan yang turun di daerah sekitar Makkah.
Sumur ini secara hydrologi hanyalah sumur biasa sehingga sangat memerlukan perawatan. Perawatan sumur ini termasuk menjaga kualitas higienis air dan lingkungan sumur serta menjaga pasokan air supaya mampu memenuhi kebutuhan para jamaah **** di Makkah. Pembukaan lahan untuk pemukiman di seputar Makkah sangat ditata rapi untuk menghindari berkurangnya kapasitas sumur ini.
lokasi sumur Zamzam
Gambar diatas ini memperlihatkan lokasi sumur Zamzam yang! terletak ditengah lembah yang memanjang. Masjidil haram berada di! bagian tengah diantara perbukitan-perbukitan disekitarnya. Luas area tangkapan yang hanya 60 Km persegi ini tentunya cukup kecil untuk menangkap air hujan yang sangat langka terjadi di Makkah, sehingga memerlukan pengawasan dan pemeliharaan yang sangat khusus.
Sumur Zamzam ini, sekali lagi dalam pandangan (ilmiah) hidrogeologi , hanyalah seperti sumur gali biasa. Tidak terlalu istimewa dibanding sumur-sumur gali lainnya. Namun karena sumur ini bermakna religi, maka perlu dijaga. Banyak yang menaruh harapan pada air sumur ini karena sumur ini dipercaya membawa berkah. Ada yang menyatakan sumur ini juga bisa kering kalau tidak dijaga. Bahkan kalau kita tahu kisahnya sumur ini diketemukan kembali oleh Abdul Muthalib (kakeknya Nabi Muhammad SAW) setelah hilang terkubur 4000 tahun (?).
&! nbsp;
Dahulu diatas sumur ini terdapat sebuah bangunan dengan luas 8.3 m x 10.7 m = 88.8 m2. Antara tahun 1381-1388 H bangunan ini ditiadakan untuk memperluas tempat thawaf. Sehingga tempat untuk meminum air zamzam dipindahkan ke ruang bawah tanah. Dibawah tanah ini disediakan tempat minum air zam-zam dengan sejumlah 350 kran air (220 kran untuk laki-laki dan 130 kran untuk perempuan), ruang masuk laki perempuan-pun dipisahkan.
Monitoring dan pemeliharaan sumur Zamzam
Saat ini bangunan diatas sumur Zam-Zam yang terlihat gambar diatas itu ! sudah tidak ada lagi, bahkan tempat masuk ke ruang bawah tanah inipu! n sudah ditutup. Sehingga ruang untuk melakukan ibadah Thawaf menjadi lebih luas. Tetapi kalau anda jeli pas Thawaf masih dapat kita lihat ada tanda dimana sumur itu berada. Sumur itu terletak kira-kira 20 meter sebelah timur dari Kabah.
Monitoring dan pemeliharaan sumur Zamzam
Jumlah jamaah ke Makkah tiga puluh tahun lalu hanya 400 000 pertahun (ditahun 1970-an), terus meningkat menjadi lebih dari sejuta jamaah pertahun di tahun 1990-an, Dan saat ini sudah lebih dari 2.2 juta. Tentunya diperlukan pemeliharaan sumur ini yang merupakan salah satu keajaiban dan daya tarik tersendiri bagi jamaah haji.
Pemerintah Saudi tentunya tidak dapat diam pasrah saja membiarkan sumur ini dipelihara oleh Allah melalui proses alamiah. Namun pemerintah Arab Saudi yang sudah moderen saat ini secara ilmiah dan s! aintifik membentuk sebuah badan khusus yang mengurusi sumur Zamzam ini. Sepertinya memang Arab Saudi juga bukan sekedar percaya saja dengan menyerahkan ke Allah sebagai penjaga, namun justru sangat meyakini manusialah yang harus memelihara berkah sumur ini.
Sistem Pompa
Pada tahun 1971 dilakukan penelitian (riset) hidrologi oleh seorang ahli hidrologi dari Pakistan bernama Tariq Hussain and Moin Uddin Ahmed. Hal ini dipicu oleh pernyataan seorang doktor di Mesir yang menyatakan air Zamzam tercemar air limbah dan berbahaya untuk dikonsumsi. Tariq Hussain (termasuk saya dari sisi hidrogeologi) juga m! eragukan spekulasi adanya rekahan panjang yang menghubungkan laut ! merah dengan Sumur Zam-zam, karena Makkah terletak 75 Kilometer dari pinggir pantai. Menyangkut dugaan doktor mesir ini, tentusaja hasilnya menyangkal pernyataan seorang doktor dari Mesir tersebut, tetapi ada hal yang lebih penting menurut saya yaitu penelitian Tariq Hussain ini justru akhirnya memacu pemerintah Arab Saudi untuk memperhatikan Sumur Zamzam secara moderen. Saat ini banyak sekali gedung-gedung baru yang dibangun disekitar Masjidil Haram, juga banyak sekali terowongan dibangun disekitar Makkah, sehingga saat ini pembangunannya harus benar-benar dikontrol ketat karena akan mempengaruhi kondisi hidrogeologi setempat.
Badan Riset sumur Zamzam yang berada dibawah SGS
(Saudi Geological Survey) bertugas untuk:
• Memonitor dan memelihara un! tuk menjaga jangan sampai sumur ini kering.
• Menjaga urban disekitar Wadi Ibrahim karena mempengaruhi pengisian air.
• Mengatur aliran air dari daerah tangkapan air (recharge area).
• Memelihara pergerakan air tanah dan juga menjaga kualitas melalui bangunan kontrol.
• Meng-upgrade pompa dan dan tangki-tangki penadah.
• Mengoptimasi supplai dan distribusi airZam-zam
Perkembangan perawatan sumur Zamzam.
Dahulu kala, zamzam diambil dengan gayung atau timba, namun kemudian dibangunlah pompa air pada tahun 1373 H/1953 M. Pompa ini menyalurkan air dari sumur ke bak penampungan air, dan diantaranya juga ke kran-kran yang ada di sekitar sumur zamzam.
Uji pompa (pumping test) telah dilakukan pada sumur ini, pada pemompaan 8000 liters/detik selama lebih ! dari 24 jam memperlihatkan permukaan air sumur dari 3.23 meters dib! awah permukaan menjadi 12.72 meters dan kemudian hingga 13.39 meters. Setelah itu pemompaan dihentikan permukaan air ini kembali ke 3.9 meters dibawah permukaan sumur hanya dalam waktu 11 minut setelah pompa dihentikan. Sehingga dipercaya dengan mudah bahwa akifer yang mensuplai air ini berasal dari beberapa celah (rekahan) pada perbukitan disekitar Makkah.
Banyak hal yang sudah dikerjakan pemerintah Saudi untuk memelihara Sumur ini antara lain dengan membentuk badan khusus pada tahun 1415 H (1994). dan saat ini telah membangun saluran untuk menyalurkan air Zam-zam ke tangki penampungan yang berkapasitas 15.000 m3, bersambung dengan tangki lain di bagian atas Masjidil Haram guna melayani para pejalan kaki dan musafir. Selain itu air Zam-zam juga diangkut ke tempat-tempat lain menggunakan truk tangki diantara! nya ke Masjidil Nabawi di Madinah Al-Munawarrah.
Saat ini sumur ini dilengkapi juga dengan pompa listrik yang tertanam dibawah (electric submersible pump). Kita hanya dapat melihat foto-fotonya saja seperti diatas. Disebelah kanan ini adalah drum hidrograf, alat perekaman perekaman ketinggian muka air sumur Zamzam (Old style drum hydrograph used for recording levels in the Zamzam Well).
Kandungan mineral
Tidak seperti air mineral yang umum dijumpai, air Zamzam in memang unik mengandung elemen-elemen alamiah sebesar 2000 mg perliter. Biasanya air mineral alamiah (hard carbonated water) tidak akan lebih dari 260 mg per liter. Elemen-elemen kimiawi yang terkandng dalam air Zamzam dapat dikelompokkan menjadi
Yang pertama, positive ions seperti misal sodium (250 mg per litre), ! calcium (200 mg per litre), potassium (20 mg per litre), dan magnes! ium (50 mg per litre).
Kedua, negative ions misalnya sulphur (372 mg per litre), bicarbonates (366 mg per litre), nitrat (273 mg per litre), phosphat (0.25 mg per litre) and ammonia (6 mg per litre).
Molekul air zam zam
Kandungan-kandungan elemen-elemen kimiawi inilah yang menjadikan rasa dari air Zamzam sangat khas dan dipercaya dapat memberikan khasiat khusus. Air yang sudah siap saji yang bertebaran disekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah merupakan air yang sudah diproses sehingga sangat aman dan segar diminum, ada yang sudah didinginkan dan ada yang sejuk (hangat). Namun konon prosesnya higienisasi ini tidak menggunakan proses kimiawi untuk menghindari perubahan rasa dan kandungan air ini.
Kamis, 10 Mei 2012
Jumat, 04 Mei 2012
Selasa, 14 Februari 2012
Oleh Riza Fakhrumi Tahir
Tapi tidak masalah, mungkin ini hanya soal perspektif. Malah, saya berterima kasih sama Djoko. Selain karena saya setuju dengan sejumlah pandangan Djoko dalam tulisannya “Ical untuk RI-1 ?” (Waspada, 15/12), dia juga mengingatkan saya dan memberi saran perlunya pengayaan informasi tentang profil dan track record Ical. Mungkin, menurut Djoko, tulisan saya “Jalan Ical Menuju RI-1” (Waspada, 5/12) miskin informasi tentang figur Ical.
Awalnya saya enggan merespon tulisan Djoko karena khawatir Meida Nugrahalia mengulangi tuduhannya bahwa saya “mudah terprovokasi dengan penulis kacangan seperti Djoko Sugiarno,” seperti termuat dalam tulisannya, “Umri, Riza dan Djoko” (Waspada, 7 November 2007). Tulisan Meida empat tahun lalu itu sebagai respon tulisan saya, “Umri, Wahab dan Gus Irawan” (Waspada, 20 Oktober 2007). Tapi, teman – teman saya melihat ada sesuatu yang salah di tulisan Djoko dan perlu diluruskan, terutama terkait dengan issu hubungan Partai GOLKAR dengan Surya Paloh. Cukup lama saya merenung, perlu atau tidak merespon tulisan Djoko.
Awalnya saya enggan merespon tulisan Djoko karena khawatir Meida Nugrahalia mengulangi tuduhannya bahwa saya “mudah terprovokasi dengan penulis kacangan seperti Djoko Sugiarno,” seperti termuat dalam tulisannya, “Umri, Riza dan Djoko” (Waspada, 7 November 2007). Tulisan Meida empat tahun lalu itu sebagai respon tulisan saya, “Umri, Wahab dan Gus Irawan” (Waspada, 20 Oktober 2007). Tapi, teman – teman saya melihat ada sesuatu yang salah di tulisan Djoko dan perlu diluruskan, terutama terkait dengan issu hubungan Partai GOLKAR dengan Surya Paloh. Cukup lama saya merenung, perlu atau tidak merespon tulisan Djoko.
Lebih Penting
Ketika ratusan peserta Rapimnas II Partai GOLKAR pada 26 – 28 Oktober 2011 bersorak sorai mencalonkan Ical, saya menginterupsi, “tunggu dulu, apa jaminan kalian untuk memenangkan Ical”? Ini bukan berarti saya tidak setuju Partai GOLKAR mencalonkan Ical. Sangat setuju. Ini juga bukan berarti saya tidak bisa memperkaya informasi tentang profil Ical. Sangat bisa. Biarlah orang lain bicara atau menulis tentang track record Ical dengan kekayaan perspektif yang mereka miliki. Saya akan melakukan sesuatu, yang orang lain tidak berani melakukannya, meskipun hal itu akan ditafsirkan sebagai “perspektif melawan arus”.
Menulis tentang dinamika internal Partai GOLKAR, saat ini jauh lebih penting ketimbang membedah faktor – faktor lain, sehingga analisanya lebih fokus, tidak terlalu luas dan bisa memacu partai dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas konsolidasi, kaderisasi dan sosialisasi untuk memenangkan Ical di Pilpres 2014. Setahu saya, Djoko satu – satunya orang yang secara langsung dan terbuka menyampaikan komplain, karena menurut Djoko saya menulis sejumlah fakta internal yang tidak perlu diungkap dalam “Jalan Ical Menuju RI-1”. Komplain Djoko saya jadikan rahmat, karena dengan ini saya bisa memperkaya perspektif.
Menulis tentang dinamika internal Partai GOLKAR, saat ini jauh lebih penting ketimbang membedah faktor – faktor lain, sehingga analisanya lebih fokus, tidak terlalu luas dan bisa memacu partai dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas konsolidasi, kaderisasi dan sosialisasi untuk memenangkan Ical di Pilpres 2014. Setahu saya, Djoko satu – satunya orang yang secara langsung dan terbuka menyampaikan komplain, karena menurut Djoko saya menulis sejumlah fakta internal yang tidak perlu diungkap dalam “Jalan Ical Menuju RI-1”. Komplain Djoko saya jadikan rahmat, karena dengan ini saya bisa memperkaya perspektif.
Issu tentang Ical, saat ini bukan lagi domain internal Partai GOLKAR, tapi sudah keluar menjadi issu publik. Publik perlu mengetahui cerita apa saja tentang Ical, termasuk kesiapan Partai GOLKAR memenangkan Ical di Pilpres 2014. Golkar adalah partai yang kaya dengan perspektif, sehingga tidak salah juga kalau ada yang berpendapat, sebagai bahan kajian dan refleksi internal, tulisan seperti “Jalan Ical Menuju RI-1” sangat diperlukan saat ini, apalagi mengingat sangat formalistik dan kompleksnya birokrasi pengambilan keputusan di Partai GOLKAR.
Secara pribadi, saya dan teman – teman, yang selalu memikirkan masa depan Golkar tapi tidak bisa bertindak sebagai pemutus kebijakan, memerlukan perspektif dan alat efektif yang bisa memberi resonansi kepada para kader tanpa harus menunggu legitimasi birokrasi partai yang formalistik dan kompleks itu. Boleh jadi, ada yang keberatan dan tidak membutuhkan perspektif yang saya bangun. Tapi, ribuan kader, di antaranya mereka adalah para pemimpin partai, paling tidak di wilayah Sumatera Utara dan Aceh, perlu diwanti – wanti agar segera mengkaji kembali kompetensi dan kapasitas partai yang mereka pimpin dalam memenangkan ketua umumnya pada Pipres 2014. Memang, akan lebih baik jika “Jalan Ical Menuju RI-1” menjadi bahan kajian di rapat – rapat Golkar, setingkat Rapimda atau Rakerda.
Karya Negatif ?
Satu hal yang merisaukan para kader dari tulisan Djoko adalah soal rivalitas Ical dengan mantan Ketua Dewan Pembina Partai GOLKAR, Surya Paloh. Jika Djoko memperkirakan kemungkinan Surya Paloh melanjutkan rivalitasnya dengan Ical di Pilpres, saya sefaham dengan hal itu. Tapi sejujurnya, saya kurang faham dengan maksud Djoko bahwa kemunduran Surya Paloh dari Partai GOLKAR dan kemudian mendirikan partai politik sebagai “karya negatif pertama Ical”.
Khalayak bisa saja memahami “karya negatif pertama Ical” adalah ketika Ical dan Partai GOLKAR membuat kebijakan menyingkirkan Surya dari Golkar, yang menjadi dasar Surya mendirikan partai. Kalau maksudnya seperti ini, tentu saja salah karena tidak pernah ada situasi atau kebijakan apapun untuk menyingkirkan Surya dari Partai GOLKAR. Ical tidak “sekejam” duet Jusuf Kalla – Surya Paloh saat memimpin Golkar (2004 – 2009), yang secara sistemik menyingkirkan peran mantan Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Akbar Tanjung dari pentas politik Partai GOLKAR.
Khalayak bisa saja memahami “karya negatif pertama Ical” adalah ketika Ical dan Partai GOLKAR membuat kebijakan menyingkirkan Surya dari Golkar, yang menjadi dasar Surya mendirikan partai. Kalau maksudnya seperti ini, tentu saja salah karena tidak pernah ada situasi atau kebijakan apapun untuk menyingkirkan Surya dari Partai GOLKAR. Ical tidak “sekejam” duet Jusuf Kalla – Surya Paloh saat memimpin Golkar (2004 – 2009), yang secara sistemik menyingkirkan peran mantan Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Akbar Tanjung dari pentas politik Partai GOLKAR.
Pandangan Djoko itu, bisa juga ditafsirkan sebagai konsekwensi rivalitas Ical – Surya di Munas Partai GOLKAR tahun 2009. Kalau ini maksudnya, saya sependapat karena beberapa saat setelah Munas, Surya
memberi warning akan melakukan evaluasi kritis, menegasi kepemimpinan Ical dan menentukan pilihan tetap di Partai GOLKAR atau membentuk partai. Jadi, keputusan Surya Paloh keluar dari Partai GOLKAR dan mendirikan partai, bukan “karya negatif Ical”, melainkan karya negatif Surya atas kepemimpinan Ical dan eksistensi Partai GOLKAR.
memberi warning akan melakukan evaluasi kritis, menegasi kepemimpinan Ical dan menentukan pilihan tetap di Partai GOLKAR atau membentuk partai. Jadi, keputusan Surya Paloh keluar dari Partai GOLKAR dan mendirikan partai, bukan “karya negatif Ical”, melainkan karya negatif Surya atas kepemimpinan Ical dan eksistensi Partai GOLKAR.
Fenomena seperti ini bukan hal baru, sehingga mundurnya Surya Paloh dari Partai GOLKAR bukan sesuatu yang luar biasa. Ini konsekwensi dan dinamika internal paska Munas. Partai GOLKAR sudah biasa menghadapi situasi seperti itu. Sepanjang reformasi, Partai GOLKAR sudah tiga kali melaksanakan Munas dan selalu melahirkan implikasi, kader – kader menyempal dan mendirikan partai atau bergabung ke partai yang sudah ada. Mulai dari PKP (menjadi PKPI), Partai MKGR (menjadi Partai Gotong Royong), Partai Patriot Pancasila (menjadi Partai Patriot), PKPB, Partai Hanura, Partai Gerindra, hingga yang terakhir Partai Nasdem dan Partai Nasrep.
Boleh jadi Djoko benar, Surya bisa mengganjal dan menjadi rival Ical di Pilpres 2014. Tapi hal ini juga tidak aneh, karena ganjalan dan rivalitas Ical di Pilpres 2014 bukan hanya dengan Surya. Masih ada Hatta Rajasa, Ani Yudhoyono, Anas Urbaningrum, Megawati atau Puan Maharani, Sri Mulyani dan Prabowo Subianto. Tentu saja Ical sudah menyiapkan segala – galanya untuk menghadapi siapapun yang akan menjadi rivalnya.
Oleh karenanya, secara politis saya tidak terlalu khawatir keberadaan Surya akan mengganjal jalan Ical menuju RI-1. Paling – paling, Surya akan menggunakan stasiun televisi miliknya melakukan black campaign dan menyerang Ical. Itulah tantangan yang mungkin dihadapi Ical. Yang saya khawatirkan adalah jika perang opini terjadi di antara keduanya, karena Ical juga menguasai dua stasiun televise swasta berpengaruh. Rakyat bisa bingung.
Jago Kandang ?
Paska Rapimnas, secara internal pengaruh dan posisi Ical memang kuat dan tidak tertandingi lagi (ini bukan promosi). Dengan posisi seperti itu, bukan berarti Ical “jago kandang”, meminjam istilah Djoko. Ekspektasi internal, sudah menempatkan Ical sebagai “jagoan” Partai GOLKAR di Pilpres 2014. Sama seperti PAN yang mendukung Hatta Rajasa, PDIP mencalonkan Megawati atau Puan Maharani, Gerindra menggadang – gadang Prabowo Subianto, dan boleh jadi Demokrat menjagokan Ani Yudhoyono dan Anas Urbaningrum atau Partai Nasdem menyiapkan Surya Paloh menjadi calon presiden.
Ical, Mega, Puan, Hatta, Prabowo, Ani, Anas dan Surya tidak mungkin menjadi “jago kandang”. Mereka sudah “main” secara terbuka di luar “kandang”, di ranah publik yang lebih menasional untuk memperkuat infrastruktur partai pendukung, membangun jaringan dan membentuk citra sebagai calon presiden. Ical sendiri (yang saya ketahui), sudah sangat jauh melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, baik secara pribadi sebagai bakal calon presiden maupun dalam kapasitas sebagai pemimpin Partai GOLKAR. Formalisasi pencalonan Ical tinggal menunggu waktu, sebelum atau setelah Pemilu Legislatif, di Rapimnas III dan IV atau Rapimnas V.
Masalahnya, apakah infrastruktur partai benar – benar sudah siap untuk memenangkan Ical di Pilpres 2014 ? Itulah sebabnya saya “mengintrupsi” dan menulis “Jalan Ical Menuju RI-1,” agar Ical tidak menerima cek kosong dari para pemimpin Partai GOLKAR yang ikut Rapimnas II. Saya sangat khawatir jika elit Partai GOLKAR Cuma memberi cek kosong kepada Ical dengan pernyataan dan laporan “asal Ical senang”. Kalau itu yang terjadi, kasihan Ical. Untuk memenangkan Ical, harus ada jaminan kualitatif dari dewan pimpinan daerah partai untuk memenangkan Ical. Jangan hanya memberi cek kosong kepada Ical.***
Penulis, Wakil Sekretaris (Bidang Kajian Strategis) DPD Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Utara dan Sekretaris PDK KOSGORO 1957 Provinsi Sumatera Utara.
Oleh DJOKO SUGIARNO
Mengumbangnya terlalu dini akan menyebabkan Ical menjadi papan tembak bagi rival rivalnya yang mungkin saja seharusnya masih tertidur lelap.
Salah satu ketajaman dari tulisan Riza adalah kepemilikan data yang akurat berkenaan dengan kegolkarannya. Karenanya, membacanya juga enak dan kontekstual, serta tidak harus berkerut kening memahaminya. Artikel Opini bertajuk Jalan Ical Menuju RI – 1 serta merta menunjukkan kebanggaan dan keyakinannya bahwa Ical memang layak untuk RI – 1.
Memang susah bagi rakyat Indonesia untuk bisa menemukan tokoh berkelas sekarang ini. Nyaris semua presiden yang pernah dimiliki Indonesia memang selalu memiliki kelemahan di titik tertentu.
Soekarno, Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati dan SBY, semua memiliki kelemahan yang menandakan bahwa mereka semua adalah manusia biasa. Soekarno lemah karena wanita, Soeharto lemah karena harta, Habibie lemah karena keluguannya. Gusdur lemah fisiknya, Megawati lemah karena kewanitaannya, dan SBY dilemahkan sendiri oleh kader internalnya.
Figuritas Ical
Siapapun tahu, bahwa Ical itu adalah tokoh politik dan pelaku ekonomi terkemuka di negeri ini. Dia adalah tokoh non Jawa yang dalam suksesi nasional Golkar, mampu menyingkirkan raksasa media, Surya Paloh.
Suksesi internal Golkar yang manis dari Akbar Tanjung, Jusuf Kalla dan Ical sesungguhnya menggambarkan bahwa mitos pemimpin nasional harus Jawa, ternyata tidak sepenuhnya benar. Sayangnya, diametralitasnya dengan Surya Paloh yang demikian tajam dan ununitable terasa mengganggu.
Paloh memilih mundur dari Golkar dan mendirikan Partai Nasdem untuk melanjutkan rivalitasnya di pilpres mendatang. Inilah karya negatif pertama Ical sebagai tokoh pemimpin. Bukan tak mungkin, kegagalannya menahan Paloh akan jadi ganjalan awal baginya menuju RI – 1.
Terlepas dari kansnya untuk menduduki RI – 1 yang (menurut Riza) cukup besar, mengusung Ical ke posisi RI – 1 harus dilakukan secara seksama dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Jelas Ical bukanlah satu-satunya capres Indonesia. Paloh adalah rival sekandangnya, karena tumbuh dan besar di Golkar. Belum lagi rival lintas partai seperti Anas Urbaningrum, atau lainnya.
Mengunggulkan Ical di kandang sendiri – seperti yang dibuat Riza – hanya akan menampilkan citra jago kandang. Padahal stage bagi seorang Capres adalah panggung nasional. Riza harus menambahkan kiprah Ical yang menasional seperti track recordnya sebagai menteri, tanpa perlu menguak borok Lapindonya.
Mengumbangnya terlalu dini akan menyebabkan Ical menjadi papan tembak bagi rival rivalnya yang mungkin saja seharusnya masih tertidur lelap. Sebagai seorang aktifis Golkar, pembaca tidak perlu meragukan kefanatikan Riza.
Tetapi sebagai seorang promotor, Riza terlalu dini berkokok, kandati itu sah sah saja. Saya (dan mungkin beberapa kalangan) dapat melihat nilai positif yang dimiliki Ical sebagai seorang tokoh. Tapi sayangnya, justru Riza malah mengungkap sisi internal yang sebenarnya tak terlalu bermakna jika diungkap di ranah publik.
Kepaduan DPD dan DPC se Indonesia masih harus digalang. Ormas dan organisasi sayap juga masih perlu dibenahi, atau adanya kelompok AIS yang harus diwaspadai dan ditutup rapat dari pandangan luar, justru malah diungkap bebas oleh Riza. Ini yang sangat disayangkan. Kasihan Pak Ical jika borok internalnya terus diumbar.
Capres mendatang
Sekedar renungan, siapapun orangnya, Capres mendatang dipastikan tidak akan mudah meraih posisi RI – 1, dan lebih tidak mudah lagi memimpin bahtera Indonesia ini keluar dari badai krisis. Ketika gelombang euphoria budaya korupsi sudah membadai di aparatur pengadilan, hakim jaksa, pengacara, polisi dan politisi dan bahkan kementerian pendidikan dan agama, kepercayaan rakyat nyaris mencapai titik nadir. Ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga resmi, terlihat dari pemanfaatan jejaring publik seperti You-tube, untuk mengungkap aneka kasus.
Realita inilah yang harus dikelola oleh para capres yang ingin menjajal kejujurannya dalam memimpin Indonesia. Kalau hanya untuk menjadi presiden dua periode saja, nampaknya banyak tokoh nasional kita bisa memainkannya. Tetapi untuk menjadi presiden yang tahan godaan korupsi, atau bahkan bersedia memberantas korupsi, kita harus berani berkata jujur, “Belum ada orangnya”
Sungguh mengherankan sekali jika seorang jenderal sekaliber Pak SBY, kalah gesit oleh Nazaruddin yang berpredikat bendahara di Partai Demokrat. Sungguh aneh jika orang jenius sekaliber Ibu Sri Mulyani Indrawati bisa kebobolan menggelontorkan dana kebutuhan Bank Century sampai 10 kali nilai kebutuhannya.
Lebih mengherankan lagi, kekacauan Century ini tak mampu diungkap jelas. Apakah Ical punya gambaran untuk menyelesaikan kasus rumit ini. Padahal Lumpur Lapindo sudah menenggelamkan beberapa kelurahan, dan Pak Ical masih terus saja menebar senyum. Puzzle seperti inilah yang harus dituntaskan oleh capres mendatang.
Kalau hanya meresmikan pembukaan Sea Games berbiaya 150 miliar sih tidaklah terlalu sulit. Kalau hanya berkeliling dunia, bercakap bahasa asing, juga masih banyak yang bisa melakukannya.
Tetapi memiliki pembantu (menteri) yang cakap, jujur, tidak menyunat proyek Jaka Baring adalah hal lain yang sungguh tidak mudah. Ical harus memiliki jajaran hakim anti suap, jaksa antikorupsi, polisi anti sogok dan KPK yang berhidung setajam dan segalak anjing pelacak. Ical harus punya menteri agama yang mumpuni ngurusi prosesi ibadah haji.
Dia harus punya menteri pertanian yang bisa membuat Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Harus punya menteri kehutanan yang bisa menghentikan pembalakan hutan. Kalau kabinet bayangan sepeti itu sudah menjadi kajian bulanan, maka menduduki posisi RI-1 hanya masalah waktu saja.
Inilah yang seharusnya ‘dijual’ oleh Abangda Riza Fahrumi. Menceritakan dinamika dan mekanisme internal partai seperti yang dilakukan Riza, seharusnya cukup dibicarakan pada rapat mingguan saja, menghindari bocornya informasi penting.
Terlepas dari konsekuensi logis apapun, saya secara pribadi merasa senang jika Ical bisa maju menjadi Capres. Kontribusi potensinya tentu amat dinantikan oleh seluruh anak bangsa ini. Sebagai pebisnis tangguh, Ical dibutuhkan untuk membagikan visi misi dan trik bisnisnya agar bisa menciptakan ribuan duplikatnya.
Seandainya saja beliau punya misi jelas untuk menciptakan seribu pebisnis unggul pertahun, maka akan ada 5000 pebisnis unggul yang lahir dari tangannya. Kalau satu pebisnis mampu menyerap 50 orang tenaga kerja, maka akan terserap 250.000 tenaga kerja per lima tahun.
Jika para pebisnis baru ini mengikuti langkahnya menciptakan pebisnis baru 10 orang saja, maka lima tahun berikutnya akan terserap lima juta tenaga kerja. Kalau ini sajalah yang dilakukan Ical selama ini, maka namanya pasti harum, dan duduk di RI – 1 tidak sesulit yang diduga. Itu baru satu dari sekian potensi seorang Ical. Masih banyak potensi Ical lainnya, dan potensi capres lainnya yang sebenarnya bias diwujudkan tanpa harus menunggu jadi presiden dulu.
Terakhir, saya harus mengakui keberanian Abangda Riza dalam mengerek nama Ical sedini ini, dimana bahkan Partai Golkar saja belum berani melakukannya. Seandainya apa yang dilakukan Riza itu sudah termasuk paket promosi Ical, saya ucapkan selamat kepada Golkar.
Tetapi seandainya itu adalah terobosan seorang pribadi, maka sebaiknya dilakukan banyak pengayaan, agar figur Ical yang ingin dikereknya, tidak terbebani sejak dini. Saya angkat topi untuk Bang Riza. ***** ( Djoko Sugiarno : Penulis adalah Pemerhati Politik Tinggal Di Medan. )
Kamis, 09 Februari 2012
Oleh Riza Fakhrumi Tahir
Paska Rapimnas, secara internal, kekuataan, posisi dan pengaruh Ical tidak tertandingi lagi. Ical berada “di atas angin”, karena punya segala – galanya. Dia punya mesin politik dan media pencitraan, aura kepemimpinan, wawasan luas, pengalaman sebagai menteri dan pebisnis sukses, komitmen kuat membangun bangsa, ekspektasi kepada Partai GOLKAR dan elektibilitasnya terus meningkat, jaringan internasional serta dukungan logistik, yang menurut saya, “lebih” dari cukup. Jalan Ical menuju RI-1 tinggal menunggu waktu.
Terkait dengan dukungan tersebut, Ical mengatakan, keputusan pencalonan dirinya sebagai presiden sebaiknya dilakukan pada Rapimnas III, dengan catatan seluruh DPD Partai GOLKAR agar melaksanakan konsolidasi, sosialisasi dan kaderisasi serta meningkatkan elektibilitas partai maupun Capres yang akan diusung pada 2014 (Suara Karya, 28 Oktober 2011).
Tiga Indikator
Meskipun 33 DPD Partai GOLKAR Provinsi, Pimpinan Ormas Pendiri/Didirikan dan Organiasi Sayap, mengusulkan pencalonan Ical sebagai presiden, namun ini bukanlah indikator dan gambaran sesungguhnya kesiapan partai memenangkan Ical sebagai presiden, sehingga Rapimnas II tidak bisa serta merta mengesahkannya menjadi calon presiden dari Partai GOLKAR. Ini bukan soal calon mencalonkan, tapi bagaimana memenangkan Partai GOLKAR di Pemilu Legislatif dan Ical di Pemilu Presiden 2014.
Oleh karenanya, formalisasi pencalonan Ical sebaiknya dilakukan setelah ada jaminan kuat yang bersifat kualitatif dari daerah – daerah untuk memenangkan Ical sebagai presiden. Sejujurnya, sekarang adalah waktu yang sulit bagi Ical dan DPP Partai GOLKAR mendapatkan jaminan bahwa dewan pimpinan partai mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan benar – benar sudah siap memenangkan Ical. Rapimnas II memang bukan saat yang tepat mengesahkan pencalonan dan mengharapkan kesiapan partai memenangkan Ical sebagai presiden.
Untuk mencalonkan seorang Ical, setidaknya ada tiga indikator kelembagaan paling utama yang perlu dikaji dan dipertimbangkan. Pertama, apakah Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Operasi (Renops) II Pemenangan Pemilu 2014 sudah berjalan efektif sampai tingkat desa dan kelurahan, terutama upaya perkuatan jaringan partai, konsolidasi organisasi dan pelaksanaan kaderisasi (berbagai tipikal). Kedua, apakah manajemen konflik yang dibangun Ical bisa menjamin soliditas internal secara utuh menghadapi Pemilu 2014, baik di DPP maupun DPD Partai GOLKAR ? Ketiga, apakah trend meningkatnya elektibilitas Ical dan Partai GOLKAR bisa dipertahankan dan ditingkatkan hingga 2014 ?
Perlu Jaminan
Tiga indikator pemenangan di atas merupakan domain dewan pimpinan daerah partai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota hingga kelurahan dan desa, meskipun platform pemenangan partai dan Ical merupakan domain DPP Partai GOLKAR. DPP Partai GOLKAR dan Ical perlu mendapat jaminan dari daerah – daerah terkait ketiga instrumen pemenangan tersebut.
Saya tidak punya data akurat tentang konsolidasi partai di provinsi lain. Khusus di Sumatera Utara, konsolidasi organisasi di level kelurahan dan desa secara akumulatif – kuantitatif mencapai 81,1 persen dari seluruh pengurus kelurahan dan desa (laporan DPD Partai GOLKAR Kabupaten dan Kota, Juli 2011). Ini tidak termasuk 9 DPD Partai GOLKAR Kabupaten dan Kota yang belum melakukan up-dating data konsolidasi hingga Juli 2011.
Angka 81,1 persen sebenarnya sudah bisa menggerakkan mesin politik partai di Sumatera Utara. Masalahnya, apakah konsolidasi yang mencapai 81,1 persen itu sudah memenuhi indikator – indikator kualitatif untuk memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, antara lain apakah konsolidasi organisasi sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan musyawarah kelurahan dan desa, apakah konsolidasi di tingkat kelurahan dan desa melibatkan partisipasi kelompok – kelompok konstituen dan masyarakat secara umum, apakah konsolidasi ini punya resonansi yang kuat di lingkungan masyarakat desa dan kelurahan, dan lain – lain.
Begitu juga dengan konsolidasi organisasi sayap perempuan (KPPG) dan pemuda (AMPG). Hingga saat ini, belum ada data akurat pelaksanaan konsolidasi KPPG dan AMPG di tingkat kabupaten dan kota, apalagi di kecamatan dan kelurahan/desa di Sumatera Utara. Padahal, KPPG dan AMPG punya peran strategis menghimpun kekuatan – kekuatan fungsional di kalangan perempuan dan pemuda, di tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan.
Tak kalah pentingnya adalah program kaderisasi dan keanggotaan. Pencanangan tahun 2011 sebagai Tahun Kaderisasi yang berusia hampir setahun, pada hakekatnya adalah, Partai GOLKAR di setiap tingkat kepemimpinan ditugaskan melakukan rekrutmen anggota baru, sesuai dengan tipikal (tipologi) kader yang dibutuhkan. Sekaranglah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali, apakah program kaderisasi (pendidikan dan latihan kader) yang dilaksanakan sudah sesuai dengan target silabus dan kurikulum perkaderan Partai GOLKAR, frekwensi perkaderan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan, termasuk tipikal kader yang dihasilkan dari setiap Diklat Partai GOLKAR.
Hal lain yang perlu dijaga, setidaknya sepanjang dua tahun mendatang, tidak ada lagi potensi disintegrasi di internal partai. DPP Partai GOLKAR dan Ical perlu mendapat jaminan soliditas internal di daerah – daerah, tidak ada lagi pemberhentian dan pergantian pengurus di struktur pimpinan partai. Begitu juga tidak ada pemberhentian dan pergantian di lingkungan Fraksi Partai GOLKAR di setiap tingkatan. Tindakan administratif dan organisatoris dilakukan dalam kondisi “terpaksa”, karena ada pengurus atau anggota FPG yang meninggal dunia, tidak aktif, insubordinasi dan pindah partai.
Jaminan lain adalah, perlunya menjaga elektibilitas Ical di daerah – daerah. Jika dalam beberapa bulan terakhir ini elektibilitas Ical meningkat, maka tugas dewan pimpinan daerah partai menjaga dan mengawal, bahkan meningkatkannya, dengan melaksanakan program – program populis di desa dan kelurahan. Dalam rangka peningkatan elektibilitas Ical, maka public communication strategic yang dilakukan dewan pimpinan partai di daerah harus efektif mencapai sasaran, baik dalam konteks pencitraan maupun pengendalian dan pembentukan opini serta kontraopini.
Program – program komunikasi publik, tidak lagi sekedar temu pers atau liputan kegiatan – kegiatan tertentu, tapi harus dirumuskan secara strategik, dilaksanakan simultan, terintegrasi, terkendali dan terarah, yang dikelola oleh manajemen komunikasi yang terencana dan terorganisir. Bidang informasi dan komunikasi dewan pimpinan partai di daerah harus menjadi faktor penting dalam meningkatkan elektibilitas Ical, tidak lagi menjadi subordinasi dari setiap aktifitas partai.
Pada akhirnya, kalau daerah – daerah sudah bisa menjamin pemenangan Ical, maka tidak salah juga jika kemudian para pimpinan partai di daerah meminta jaminan dari Ical dan DPP Partai GOLKAR, dan bertanya apakah Ical sudah siap untuk menduduki kursi RI-1 dengan segala konsekwensinya ?
Mewaspadai “AIS”
Tidak stabilnya kondisi politik dalam negeri, boleh jadi membuat elektibitas Ical menjadi fluktuatif. Pada saat seperti itu, peluang munculnya pragmatisme sangat besar. Tidak terkecuali di internal Partai GOLKAR dan komunitas – komunitas yang punya akses ke Ical. Kekhawatiran saya, munculnya komunitas – komunitas pragmatis ini hanya sekedar membuat Ical senang. Ini sangat berbahaya.
Tapi saya percaya, Ical sudah membaca trend asal Ical senang (AIS). Trend “AIS” yang sekarang mulai muncul, terutama di internal Partai GOLKAR harus dicermati, jangan sampai membuat Ical terlena. Umbang sana umbang sini dan rasa percaya diri yang tinggi untuk menang tanpa didukung kajian obyektif, data akurat dan faktual, akan menjadi fenomena jamak dalam enam bulan hingga dua tahun mendatang.
Ical dan DPP Partai GOLKAR perlu mewaspadai gerakan – gerakan beraroma “AIS”, sehingga langkah – langkah yang diputuskan, baik dalam konteks pencalonan maupun pemenangan, tidak menjadi kontraproduktif bagi pemenangan Partai GOLKAR di Pemilu Legislatif dan pemenangan Ical di Pemilu Presiden 2014. Pola – pola aksi dan gerakan “AIS”, sesungguhnya penghianat paling jahat dan berbahaya, yang bisa tumbuh dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja dengan motivasi dan tujuan beragam. ***
Oleh Riza Fakhrumi Tahir
SAYA heran, banyak pengamat berbicara tentang skenario yang memungkinkan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin menjadi whistle blower, “peniup peluit” dalam berbagai skandal keuangan negara yang diduga melibatkannya. Termasuk kemungkinan Nazar masuk dalam program perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Munculnya wacana whistle blower dan perlindungan saksi, membuat saya sangat khawatir, jangan – jangan sudah ada setting untuk memahlawankan Nazaruddin (Nazar), yang dengan bukti – bukti dan testimoninya bisa mendapatkan perlindungan luar biasa, bahkan keringanan hukuman. Boleh jadi Nazar punya fakta dan data, sesuai dengan “nyanyian” dan “kicauannya” selama 75 hari pelariannya di luar negeri, yang bisa mengungkap secara transparan orang – orang yang terlibat dalam skandal korupsi di sejumlah instansi pemerintah.
Tapi, apakah kemudian dia bisa menjadi whistle blower ? Tidak segampang itu. Untuk menjadi whistle blower dalam sebuah skandal, tidak cukup dengan keberanian, data, bukti dan testimoni, tapi orang itu sejatinya punya integritas dan kredibilitasnya tidak diragukan. Boleh saja Nazar mengungkap data, fakta dan testimoni. Tapi apakah dia bisa disebut sebagai orang yang punya integritas dan kredibel, yang kemudian layak menjadi whistle blower dan mendapat perlindungan LPSK ?
Menguji Kredibilitas Nazaruddin
Untuk menilai apakah Nazar layak menjadi whistle blower, sebaiknya kita menguji integritas dan kredibilitasnya, dimulai ketika pertama kali Nazar membantah terlibat dalam skandal korupsi pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang, memutus mata rantai hubungannya dengan Mindo Rosalina Manulang, perempuan yang mengait – ngaitkan nama Nazar dalam pembangunan wisma atlet, hingga melarikan diri ke Singapura dan tertangkap di Cartagena, Kolombia, dengan menggunakan paspor orang lain.
Menyangkal atau membantah adalah hak Nazar. Pembelaan terhadap Nazar yang dilakukan Ahmad Mubarok, Jakfar Hafsah, Soetan Bhatoenaga, Ramadhan Pohan, Benny K. Harman, Ruhut Sitompul dan lain – lain sebelum dipecat dari keanggotaan PD, juga sesuatu yang wajar dan itu kewajiban sesama kader partai. Upaya menjustifikasi bahwa Nazar bersih dan tidak terlibat dalam skandal keuangan negara itu, baik melalui media massa maupun peradilan, saya tetap menganggap hal itu sebagai kewajaran karena di mata hukum dia punya hak untuk membela diri. Apakah tuduhan kepadanya benar atau tidak, layak dihukum atau tidak, bukti – bukti yang diberikan akurat atau lemah, keterangan Nazar dan saksi – saksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak, itu domain penyidik, jaksa dan hakim.
Ketika secara normal Nazar menggunakan haknya membantah dan membela diri di media massa, publik tidak terlalu heboh memandang skandal Nazar. Tapi, ketika pada 23 Mei 2011 Nazar melarikan diri ke Singapura, surga bagi para penjahat dan koruptor asal Indonesia, tak berapa lama setelah konferensi pers di gedung DPR – RI, publik mulai gerah dan bertanya – tanya, siapa, ada apa dan mengapa dengan Nazar. Meskipun pada 6 Juni 2011 Soetan Bhatoenaga mengatakan Nazar hanya berobat di Singapura. Tokoh senior PD, Prof. Ahmad Mubarok menjamin dalam beberapa hari ke depan Nazar akan pulang ke Indonesia.
Parahnya, dalam kondisi sakit di luar negeri, Nazar melakukan tindakan pre-emptive dengan mengirim SMS, BBM dan wawancara via skype yang disiarkan media massa secara luas. Isinya, mengungkap keterlibatan Menpora Andi Alfian Malarangeng, Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum, beberapa anggota DPR dari FPD, Mahyudin, Angelina Sondakh, Mirwan Amir dan FPDI Perjuangan I Wayan Koster, Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah, penyidik KPK Ade Rahardja, juru bicara KPK Djohan Budi Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Nazar mengultimatum agar KPK menangkap Andi, Anas, Mahyuddin, Anggelina, Mirwan, Chandra, Ade, Djohan dan Alex terlebih dahulu, baru kemudian dia akan pulang ke Indonesia.
Nazar tidak perduli lagi dengan respon rakyat Indonesia dan Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono. Dia malah pelesiran ke Malaysia, Kamboja, Vietnam dan Dominika. Ahmad Mubarok mengatakan, saat wawancara di skype, Nazar sedang di Argentina. Ada juga spekulasi, Nazar sempat ke Medan dan pulang ke kampung kelahirannya di Bangun, Simalungun.
Sepandai – pandainya tupai melompat, akan jatuh juga. Begitulah Nazar. Pelariannya berakhir di Kolombia, sebuah negeri di Amerika Selatan. Dia tertangkap di Cartagena, sebuah kota wisata berjarak enam jam dari Bogota, ibukota Kolombia, Senin (7/8) waktu setempat. Ketika ditangkap polisi Kolombia, Nazar mengaku bernama Syarifuddin, sesuai nama yang tertera di paspor.
Kenapa Nazar harus melarikan diri ke Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Dominika, Argentina dan Kolombia, dan di luar negeri membuat testimoni ? Apapun yang menjadi motif Nazar, aksi melarikan diri ke luar negeri dan dari sana menyerang orang – orang di Indonesia, merupakan tindakan sangat tidak bermoral. Ini bukti Nazar bukan orang yang punya integritas dan kredibilitas serta nasionalismenya yang diragukan karena lebih percaya negeri orang ketimbang negeri sendiri.
Tiupan Kebohongan
Setelah Nazar ditangkap, sekarang mata tertuju ke KPK. Pada saat itulah KPK dan aparat penegak hukum perlu mengingat kembali bahwa sejak skandal wisma atlet terungkap hingga tertangkap di Cartagena, Nazar sudah tiga kali meniupkan pluit kebohongan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, baik yang disampaikannya sendiri maupun melalui orang lain.
Pertama, Nazar mengatakan tidak terlibat dalam kasus yang disangkakan kepadanya dan menyangkal mengenal Mindo Rosalina Manulang. Nyatanya, Nazar sendiri yang membuka, baik melalui SMS, BBM maupun skype tentang keterlibatannya dan sejumlah orang. Sedangkan Mindo Manulang, sudah menjadi tersangka dan sangat merindukan kesaksian Nazar.
Kedua, melalui Soetan Bhatoenaga, Nazar mengaku ke Singapura bukan melarikan diri tapi berobat. Soetan mengungkap, Nazar mengidap penyakit jantung dan berat badannya turun 18 kilogram. Mungkinkah dalam waktu dua minggu sejak kabur 23 Mei hingga 6 Juni 2011 saat Soetan Bhatoenaga memberi keterangan pers, berat badan Nazar bisa menyusut 18 kilogram ? Pengidap penyakit kronis sekalipun, tidak akan seperti itu. Apalagi ternyata dari luar negeri Nazar justru menciptakan situasi konflik dengan melibatkan banyak pihak ke dalam kasusnya. Jadi, Nazar atau Soetan yang berbohong ?
Ketiga, saat pelesiran ke berbagai negara, Nazar menyaru sebagai Syarifuddin. Bahkan, kepada Pemerintah Indonesia yang diwakili Michael Manufandu, Dubes RI di Kolombia, Nazar bersikukuh sebagai Syarifuddin. Nyatanya, Syarifuddin adalah kemenakan Nazar yang mukim di Medan. Paspor Syarifuddinlah yang digunakan Nazar pelesiran ke mancanegara hingga ke Cartagena.
Itulah tiga tiupan kebohongan Nazar, yang menjadi salah satu penyebab rakyat Indonesia menjadikan Nazar sebagai common enemy. Ini belum termasuk kebohongan – kebohongannya sebagai seorang pengusaha ketika mendapatkan proyek dan memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok.
Dengan tiga tiupan kebohongan itu, publik tentu tidak akan percaya begitu saja dengan data, fakta dan testimoni yang diungkap Nazar, baik di media massa maupun di KPK. Persoalannya, apakah KPK dengan serta merta memanfaatkan bukti, fakta dan testimoni Nazar untuk menjerat orang – orang yang disebut Nazar terlibat ? Rakyat Indonesia masih punya harapan kepada KPK untuk bekerja secara professional sesuai dengan SOP yang dimilikinya. Semuanya tergantung pada integritas dan kredibilitas para penyidik KPK, jaksa dan hakim.
Tampaknya, KPK juga harus ekstra hati – hati dalam memeriksa Nazar, sehingga tidak terpengaruh opini menjadikan Nazar sebagai whistle blower yang perlu mendapat perlindungan khusus LPSK. Apalagi, dia diduga terlibat dalam skandal keuangan negara bernilai Rp 6 triliun lebih di Dephub, Depnakertrans, Depdiknas, Kemenpora dan sejumlah BUMN.
Tidak Husnul Khatimah
Kalau sejak awal yakin tidak terlibat, Nazar harusnya menghadapi tuduhan itu secara jantan dan membuktikan di pengadilan bahwa dia tidak terlibat dalam skandal keuangan negara, tidak serta merta melarikan diri ke luar negeri. Kalau Nazar punya integritas dan kredibilitasnya tinggi, dia juga harus membuktikan Andi, Anas, Angie, Mirwan, Mahyuddin, Koster, Chandra, Ade dan Johan memang terlibat dalam skandal keuangan negara di Kemenegpora dan lembaga lainnya, sehingga tidak perlu “bernyanyi”, mengancam, mengultimatum bahkan melakukan tawar menawar dari luar negeri.
Apa gunanya Nazar lari dan bertahan di luar negeri, kalau dalam hitungan hari sudah tertangkap. Seandainya Nazar pulang ke Indonesia mememuhi imbauan SBY, situasinya pasti berbeda dengan yang kita saksikan pada detik – detik akhir dia akan memijakkan kaki di Bandara Halim Perdanakesuma Jakarta, Sabtu (13/8) malam.
Sedih sekali. Setelah diekspulsi (diusir) pemerintah Kolombia, Nazar pulang ke Indonesia tidak dalam posisi husnul khatimah. Berharap menjadi akhir yang baik, malah menjadi awal yang buruk. Dia pasti akan menghadapi persoalan lebih berat dari yang seharusnya dia tanggung, akibat tiupan kebohongannya yang nyaring itu.
Oleh karenanya, jangan beri peluang sedikitpun bagi Nazar menjadi whistle blower yang mendapat perlakuan dan perlindungan khusus ? Nazar itu the lie of public blower, peniup kebohongan kepada publik. Oleh karenanya, sebagai the lie of public blower, Nazar juga layak dihukum, karena sudah tiga kali membohongi rakyat dan bangsa Indonesia. ***
Minggu, 17 Juli 2011
Oleh Riza Fakhrumi Tahir
Kalau pemerintah Amerika Serikat mau, sebelum penyerangan World Trade Centre (WTC) New York pada 11 September 2001, bahkan jauh sebelumnya ketika Osama Bin Laden (OBL) masih bermukim di Sudan sekitar 1990-an, Al-Qaeda sudah hancur lebur dan OBL sudah ditangkap atau dibunuh. Tapi, kenapa Al Qaeda masih eksis dan OBL baru beberapa hari lalu tewas dalam sebuah extraordinary renditions militer AS di kediamannya di Abbottabad, Pakistan, setelah bertahun – tahun diburu ? Padahal, bertahun – tahun lamanya, sejak pemerintahan Presiden Bill Clinton, Badan Intelijen AS (Central Inteligence Agency, CIA) sudah menggunakan otoritas dan kewenangannya untuk membunuh (licence to kill) terhadap OBL. Sesungguhnya, war on terror mindset Bush yang didukung kelompok ultra-konservatif, bukanlah Al Qaeda dan OBL, tapi sumber – sumber energi global yang selama ini dikuasai Taliban di Afghanistan dan Saddam Hussein di Irak. Bagi Amerika Serikat, organisasi Al Qaeda dan OBL hanyalah soal kecil.
Ada beberapa literatur yang saya eksplor untuk mengungkap sekelumit fakta penting mengenai kebijakan Pemerintahan Bush mengembangkan strategi perang melawan teror dan memanfaatkan issu Al Qaeda dan OBL bagi upaya – upaya AS menguasai minyak, antara lain ditulis Bob Woodward dengan judul Bush at War (2002), Richard A. Clarke, Against All Enemy, Inside America’s War on Terror (2004), Bernd Hamm, The Bush Gang (2005), Christian Miller, Blood Money (2006), Craig Unger, Dinasti Bush, Dinasti Saud (2006, terjemahan), Amy Goodman, The Exception to The Rulers, Exposing Oily Politicians, War Profiteers and The Media That Love Them (2004, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia) dan Dr. Safar Al-Hawali, Membongkar Strategi AS Menguasai Timur Tengah (2005, terjemahan).
Awalnya Memerangi Teroris
Pada awalnya, Presiden Barack Hussen Obama dinilai punya security mindset lebih lunak dibanding Bush dan timnya yang ultra-konservatif. Ternyata antara Bush dan Obama sama saja, meskipun Obama menghilangkan terminologi war on terror dalam kebijakan keamanannya dan fokus pada ancaman ekstremis-radikal domestik. Dalam kenyataan, pemerintahan Obama tetap menggunakan seluruh kemampuan diplomasi, militer, teknologi, institusi hukum, intelijen, media massa dan kekuatan keamanan domestik untuk membangun strategi keamanan dan superioritas militer AS di dunia (Antara Online, 27/5/2010).
Jauh sebelum tragedi 11/9, CIA sudah mengidentifikasi keterlibatan Al-Qaeda dan OBL dalam aksi teror dan serangan terhadap instalasi – instalasi vital milik AS di penjuru dunia. Oleh karenanya, paska peristiwa 11/9, tidak sulit bagi para pejabat kontra-terorisme, merekomendasi Al-Qaeda sebagai ancaman serius, yang berposisi siap tempur dalam skala besar melawan AS, membangkitkan pemerintahan Islam dan sistem kekhilafahan yang radikal, memerangi negara – negara non-Islam dan dianggap telah menyemai benih terorisme di AS. Arus utama pemikiran petinggi AS pada saat itu, bagaimana mendesain perang melawan teroris (war on terror) dalam skala global, dan perang sesungguhnya adalah menghancurkan Al-Qaeda dan menangkap OBL, hidup atau mati.
Tapi, Presiden George Walker Bush dan konspirasi ultra-konservatif dengan tokoh utamanya Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz dan Condoleezza Rice, melihat Al Qaeda dalam konteks politis, bukan dari aspek ancaman. Mereka menganggap perang sesungguhnya bukan terhadap Al-Qaeda, tetapi negara – negara yang mensponsori radikalisme Islam, terorisme internasional dan memproduksi senjata pemusnah massal (mass destructrive weapons). Irak di bawah pemerintahan Partai Bath-Saddam Hussen dan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, masuk dalam kualifikasi yang diinginkan Bush. Pemerintahan Bush kemudian menggunakan issu war on terror and mass destructive weapons secara simultan dan global untuk menyerang Afghanistan dan Irak.
Afghanistan – Irak
Dua pekan setelah penyerangan WTC, 27 September 2001, sebuah tim awal (advance team) dengan sandi Jawbreaker terdiri dari 10 anggota paramiliter dan enam agen CIA secara rahasia mendarat di Afghanistan. Tim ini membawa uang 70 juta dolar, yang digunakan untuk membangun rumah sakit lapangan, menyewa tokoh – tokoh anti-Taliban dan membiayai sejumlah operasi rahasia. Melalui Operation Enduring Freedom (sebelumnya Operation Infinite Justice), Bush menyerang Afghanistan pada 7 Oktober 2001. Militer AS menghancurkan pusat pelatihan Al-Qaeda di Tora Bora dan memporakporandakan sebagian besar wilayah Afghanistan, menggulingkan pemerintahan Taliban dan kemudian membentuk pemerintahan sementara dipimpin Hamid Karzai, seorang rekanan CIA dan penyandang dana senjata mujahidin anti-Soviet.
Dengan menuduh Irak terlibat penyerangan WTC, melalui Operasi Pembebasan Rakyat Irak, pada Maret 2003, koalisi internasional pimpinan AS dan Inggeris kemudian menginvasi Irak, menggulingkan dan menghukum mati Saddam, membentuk Dewan Pengelola Irak (Iraqi Governing Council) dipimpin Ahmad Chalabi, seorang banker lulusan AS, rekanan CIA dan anggota Kongres Nasional Irak berbasis di London, mensponsori Kesepakatan Nasional Irak (Iraqi National Accord) dan mengangkat Dr. Iyad Allawi sebagai perdana menteri pemerintahan sementara.
Walaupun pada akhirnya Presiden Bush mengakui tidak ada bukti keterlibatan Irak dalam penyerangan WTC, namun dia menggambarkan Irak sebagai ancaman paling berbahaya bagi keamanan AS. Alasan – alasan yang digunakan Bush dalam menyerang Irak, kemudian beralih dari issu terorisme ke senjata – senjata pemusnah massal hingga dalih mengurangi penderitaan rakyat Irak. Tapi, seluruh rakyat Amerika dan masyarakat dunia, akhirnya, pun tahu tidak ada bukti Irak memiliki senjata pemusnah massal.
Perang Afghanistan dan Irak, perang besar setelah Vietnam, mengorbankan ribuan orang dan uang miliaran dolar. Perang Afghanistan menewaskan sekitar 3.767 orang warga sipil dan puluhan tentara AS. Perang Irak menciderai sekitar 7.500 tentara dan menewaskan hampir 1.000 tentara AS. Badan Statistik Irak pada 2004 mengidentifikasi, antara 13.278 sampai 15.357 orang sipil menjadi korban. Sampai September 2003, Pemerintahan Bush mengeluarkan biaya perang sebesar 166 miliar dolar. Perang Irak dan Afghanistan membuat AS mengalami defisit anggaran sebesar 412,5 miliar dolar pada 2004. Paska perang, AS mengeluarkan 7 miliar dolar setiap bulan di Irak dan 2 miliar dolar di Afghanistan.
Keuntungan Ekonomi
Para pejabat pemerintahan Bush yang menangani kontra-teroris, sejak awal mencurigai adanya konspirasi yang mencoba meraih keuntungan ekonomi dari tragedi WTC dengan mengagendakan kasus Irak secara spesifik. Sebuah laporan yang disampaikan Wakil Presiden Dick Cheney, Menhan Donald Rumsfeld dan Deputinya Paul Wolfowitz kepada Presiden Bush mengungkap lima alasan rasional menyerang Irak, salah satunya adalah “menciptakan sumber minyak lain bagi pasar AS dan mengurangi ketergantungan akan pasokan minyak dari Arab Saudi”.
Motivasi utama AS mengembangkan perang global melawan teroris untuk memuluskan AS mendapatkan pasokan minyak. Sebuah studi menyebutkan, negara – negara Islam akan mengendalikan 60 persen produksi dan 95 persen kapasitas ekspor minyak dunia. Pada saat itu cadangan minyak AS semakin berkurang, kemungkinan sudah habis tahun 2000. Sementara, konsumsi minyak AS lebih dari 21 juta barel per hari. Dengan produksi migas dalam negeri yang sangat rendah, tentu tidak mencukupi konsumsi AS.
Cadangan minyak dunia terbesar kedua ada di Irak. Pada 2002, Irak memasok 800 ribu barrel minyak per hari ke negeri Uncle Sam, membuat Irak menjadi sumber minyak terpenting bagi AS. Kalau produksinya berlanjut secara normal, cadangan minyak Irak bisa dieksploitasi hingga 90 tahun ke depan. Tapi, ketika Bush mengancam menyerang Irak, Saddam memangkas hingga 70% ekspor minyak ke AS. Tidak ada pilihan lain kecuali AS menyerang Irak dan menyeret Saddam ke pengadilan internasional sebagai penjahat perang.
Menyerang Afghanistan, sama saja. Al Qaeda dan OBL hanyalah pengalihan perhatian, sedangkan target utama AS adalah minyak. Afghanistan masuk dalam poros Asia Tengah dan Laut Kaspi, yang memiliki cadangan minyak dan gas alam terbesar di dunia. Sekitar 40% gas alam dan 6% minyak dunia diproduksi poros ini. Tak heran, paska hengkangnya Uni Soviet dari Afghanistan, di awal 1990-an, perusahaan – perusahaan migas AS (Amoco, Arco, Texaco-Chevron, Exxon-Mobil, Pennzoil, Unocal dan lain – lain) menguasai setengah dari seluruh investasi migas di Asia Tengah (Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan dan Azerbaijan).
Paska penggulingan Taliban, Unocal mendapat konsesi pipanisasi dengan biaya dari dana rekonstruksi Afghanistan. Pemerintah AS saat ini sedang mengeksplorasi cadangan mineral (besi, tembaga, kobalt, emas dan lithium) senilai US$ 1 triliun di Afghanistan. Bagi AS, Afghanistan sekarang telah menjadi pusat pertambangan global yang paling menguntungkan dan akan tumbuh sebagai “cadangan migas” Asia Tengah dan pemain utama di pasar energi dunia.
Jadi, siapapun menjabat presiden AS, dia tetap saja pemimpin AS, yang memimpikan Pan Americana dan langgengnya hegemoni AS atas sumber – sumber energi, teknologi dan persenjataan. Tak perlu berharap banyak, termasuk dengan Obama, anak Menteng – Jakarta penggemar satai dan bakso itu.
Makanya, tanpa OBL, dunia tetap saja diwarnai konflik dan perang memperebutkan uang dan minyak. War on terror dengan wajah baru akan lahir dan menjadi jalan masuk ke sumber – sumber energi dunia. Pandangan seperti itu semakin jelas ketika AS di bawah Presiden Obama melakukan operasi intelijen dan militer di awal 2011 menggulingkan pemerintahan berkuasa di Mesir, Tunisia dan Libya, meskipun atas nama perlindungi rakyat sipil. ***
Penulis, Wakil Sekretaris DPD Partai GOLKAR Sumatera Utara.
Oleh Riza Fakhrumi Tahir
Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/1) lalu, yang memvonis Gayus Tambunan tujuh tahun penjara. Malamnya saya baru tahu dari berita televisi bahwa Gayus melaksanakan konferensi pers usai sidang. Dalam konferensi pers, Gayus mengungkap sejumlah fakta operasi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), termasuk keterlibatan Jhon Jerome Grice, yang disebut Gayus sebagai agen intelijen AS (Central Inteligence Agency, CIA), dalam kasus mafia pajak yang melibatkan dirinya. Menurut Gayus, keberadaan dan segala tindak tanduk Grice diketahui dan direstui oleh salah seorang anggota Satgas PMH.
Saya tidak terkejut dengan testimoni Gayus tentang keterlibatan agen intelijen. Selain karena sejak awal saya sudah menduga ada operasi intelijen dalam kasus ini, juga karena banyak cerita yang saya dengar bahwa ribuan agen intelijen asing saat ini berada di Indonesia, dengan beragam operasi. Jenderal Ryamizard Ryachudu, saat menjabat Kepala Staf TNI – AD, pernah mengungkap kerisauannya karena ada sekitar 2000-an agen intelijen asing yang beroperasi di Indonesia.
Yang membuat saya terkejut adalah ketika Adnan Buyung Nasution, pengacara senior yang mendampingi Gayus, membiarkan kliennya mengungkap adanya keterlibatan intelijen dalam kasus ini. Dengan mengungkap keterlibatan CIA, dua hal yang tidak disadari Gayus, yakni pengungkapannya itu jelas tidak punya implikasi hukum dan bahkan bisa kontraproduktif terhadap kasus yang sedang dihadapinya.
Menyangkal
Operasi – operasi Satgas PMH dalam kasus Gayus, sejak awal memang “over-productive”, apalagi dengan keterlibatan agen intelijen asing. Saya percaya dengan testimoni Gayus bahwa ada agen intelijen terlibat dalam kasus ini, karena seorang Gayus tidak mungkin seberani itu mengungkap ke publik perkara yang sulit dibuktikan itu. Gayus tahu persis bahwa testimoninya itu sangat sensitif dan berbahaya. Gayus pasti sudah siap mengahadapi segala konsekwensi dari testimoninya itu.
Walaupun secara hukum testimoni Gayus ini tidak menguntungkan posisinya, namun secara politis kasus Gayus kemudian menjadi sensitif, terutama bagi pihak – pihak atau institusi – institusi yang selama ini dijadikan mainstream, terutama kelompok usaha Bakrie. Ada dua alasan, kenapa manuver Satgas yang “over productive” dan keterlibatan intelijen asing menjadi sensitif.
Pertama, penanganan kasus Gayus menjadi tidak murni secara hukum karena sudah dimasuki kepentingan politik. Target politisnya sangat jelas, apalagi ketika Gayus mengungkap Satgas PMH mendesaknya agar mengaku menerima uang dari kelompok usaha yang dipimpin Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, atau ketika Satgas PMH memaksa istri Gayus mengaku bertemu dengan Aburizal Bakrie di Singapura, Kuala Lumpur, Makao atau Bali. Ini akan menjadi “peluru tajam” untuk serangan balik ke arah Satgas PMH, yang sejak awal keberadaannya sudah menimbulkan pro – kontra.
Kedua, tudingan Gayus bahwa Jerome Grice adalah agen CIA yang operasinya diketahui dan direstui Satgas PMH, tentu saja membuat gusar institusi – institusi formal – strategis di Indonesia. Menteri Pertahanan Ir. Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal Pol (Purn) Sutanto dan Satgas PMH menyangkal keterlibatan agen CIA dalam kasus Gayus. Kepala BIN malah mengatakan, “Gayus mengada – ada”.
Duta Besar Amerika Serikat sudah pasti menyangkal bahwa Jerome Grice sebagai agen CIA. Bahkan dia mengatakan tidak mengenal nama Jerome Grice dan tidak mengetahui kegiatan Grice di Indonesia. Bagi institusi – institusi resmi, penyangkalan adanya operasi intelijen memang hal biasa dan sangat diperlukan untuk memurnikan persepsi publik bahwa penanganan kasus Gayus sudah on the track secara hukum, menghindari political bias. Pada akhirnya, testimoni Gayus menjadi kontraproduktif dan titik lemah untuk serangan balik ke arah Gayus.
Operasi Khusus
Sebagai sebuah unit kerja yang dibentuk presiden dan bekerja secara khusus untuk presiden, sudah pasti Satgas PMH didukung oleh orang – orang yang punya kompetensi di bidangnya masing – masing, misalnya untuk urusan administrasi, pengolahan data dan fakta, kajian hukum, pencitraan dan pengendalian opini. Di antara mereka pasti ada agen intelijen yang menangani hal – hal khusus dan rahasia, seperti pembangunan jaringan, pengumpulan dan analisa data, pembentukan opini dan kontraopini, pembunuhan karakter, pengkondisian dan lain – lain.
Pada awalnya, Satgas PMH sangat ideal. Saat ini, negara memang membutuhkan banyak institusi yang bisa memberantas segala bentuk mafia, termasuk mafia hukum dan peradilan, demi tegaknya moralitas, hukum dan keadilan. Sayangnya, dalam kasus Gayus, Satgas PMH terjebak dalam syahwat politik yang tinggi, sehingga keluar dari domainnya dan masuk ke ranah politik. Jangan – jangan, ada skenario yang menyiapkan dan mengembangkan Satgas PMH menjadi lembaga ekstra-judisial melalui operasi – operasi khusus menghadapi sengitnya kompetisi politik di dalam negeri menjelang 2014, layaknya Opsus dan Laksus Kopkamtib di era Orda Baru.
Dalam kasus Gayus, kesan adanya operasi khusus tidak bisa dielakkan. Pertama, sejak awal keterlibatan Satgas PMH, dari 40-an perusahaan yang “ditangani” Gayus, hanya tiga perusahaan Group Bakrie yang dipublikasi “jor – joran”. Tiga perusahaan ini jadi “mainan” Satgas PMH, dan Aburizal Bakrie – Partai GOLKAR jadi target operasi. Kedua, katerlibatan agen CIA, Jeromi Grice, memperkuat dugaan ada operasi intelijen dengan target Aburizal Bakrie – Partai GOLKAR.
Bahwa ada penyangkalan, adalah hal biasa di dunia intelijen. Paling tidak ada lima ciri utama operasi intelijen, baik oleh agen asing maupun dalam negeri, yang perlu diapresiasi untuk melihat apakah ada korelasi operasi intelijen dengan kasus Gayus. Pertama, operasi intelijen umumnya berlangsung secara rahasia dan terselubung. Dalam operasi intelijen, diharamkan meninggalkan jejak dan barang bukti kecuali jika hal itu menjadi bagian dari operasi. Kedua, adanya penyamaran oleh agen. Seorang agen bisa saja bertindak sebagai pengusaha, pengacara, mediator, wartawan, pekerja sosial, penyebar agama, aktivis LSM, bahkan sebagai penjahat dan anggota mafia sekalipun dilakukan jika user membutuhkan hal itu.
Ketiga, bekerja melalui sejumlah sel (jaringan), sehingga sel terakhir tidak mengetahui bahwa dia bekerja untuk kepentingan intelijen. Keempat, intelijen bekerja mengumpulkan dan mengolah informasi, pembentukan opini sampai kepada pengkondisian satu keadaan. Kelima, penyangkalan. Maka tidak heran jika institusi – institusi formal yang memiliki unit intelijen segera menyangkal keterlibatan CIA dalam kasus Gayus.
Kaya Perspektif
Kasus Gayus kemudian menjadi unik dan penuh misteri. Hari demi hari Gayus selalu buat kejutan. Mulai dari proses hukum yang dijalani, pelarian dan penangkapannnya di Singapura, pelesiran ke Bali hingga Makao, manuver Satgas PMH yang membidik Aburizal Bakrie, dan terakhir testimoni Gayus usai divonis pengadilan. Kasus Gayus menjadi kaya dengan kepentingan dan perspektif.
Para ahli hukum, pengacara, polisi, jaksa, hakim, pemerintah, politisi pendukung Presiden SBY maupun yang berseberangan, musuh politik Aburizal Bakrie – Golkar, Satgas PMH, LSM dan media massa memasuki ranah Gayus dengan kepentingan dan perspektif masing – masing. Saya sendiri punya perspektif berbeda dengan yang lain.
Oleh karenanya, informasi bahwa ada agen CIA terlibat dalam kasus Gayus, hendaknya tidak serta merta disangkal, tapi harus ditelusuri dengan beragam perspektif. Lihatlah masalahnya, jangan lihat siapa yang menyampaikan informasi itu. Persoalan ini sangat serius karena berhubungan dengan kehormatan sistem hukum dan kedaulatan negara kita.
Hingga kini, polisi mengidentifikasi keterlibatan Grice baru sebatas “mengurus” Gayus pelesiran ke luar negeri. Yang tidak diketahui, boleh jadi lebih dahsyat dari sekedar dugaan polisi tentang Grice. Atau, jangan -- jangan polisi sendiri sudah menjadi bagian dari sebuah operasi khusus dengan Aburizal Bakrie sebagai target. ***
Penulis adalah mantan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Mimbar Umum Medan. Sekarang menjabat Wakil Sekretaris (Bidang Kajian Strategis) DPD Partai GOLKAR Sumut dan Sekretaris PDK KOSGORO 1957 Sumut.
Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/1) lalu, yang memvonis Gayus Tambunan tujuh tahun penjara. Malamnya saya baru tahu dari berita televisi bahwa Gayus melaksanakan konferensi pers usai sidang. Dalam konferensi pers, Gayus mengungkap sejumlah fakta operasi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), termasuk keterlibatan Jhon Jerome Grice, yang disebut Gayus sebagai agen intelijen AS (Central Inteligence Agency, CIA), dalam kasus mafia pajak yang melibatkan dirinya. Menurut Gayus, keberadaan dan segala tindak tanduk Grice diketahui dan direstui oleh salah seorang anggota Satgas PMH.
Saya tidak terkejut dengan testimoni Gayus tentang keterlibatan agen intelijen. Selain karena sejak awal saya sudah menduga ada operasi intelijen dalam kasus ini, juga karena banyak cerita yang saya dengar bahwa ribuan agen intelijen asing saat ini berada di Indonesia, dengan beragam operasi. Jenderal Ryamizard Ryachudu, saat menjabat Kepala Staf TNI – AD, pernah mengungkap kerisauannya karena ada sekitar 2000-an agen intelijen asing yang beroperasi di Indonesia.
Yang membuat saya terkejut adalah ketika Adnan Buyung Nasution, pengacara senior yang mendampingi Gayus, membiarkan kliennya mengungkap adanya keterlibatan intelijen dalam kasus ini. Dengan mengungkap keterlibatan CIA, dua hal yang tidak disadari Gayus, yakni pengungkapannya itu jelas tidak punya implikasi hukum dan bahkan bisa kontraproduktif terhadap kasus yang sedang dihadapinya.
Menyangkal
Operasi – operasi Satgas PMH dalam kasus Gayus, sejak awal memang “over-productive”, apalagi dengan keterlibatan agen intelijen asing. Saya percaya dengan testimoni Gayus bahwa ada agen intelijen terlibat dalam kasus ini, karena seorang Gayus tidak mungkin seberani itu mengungkap ke publik perkara yang sulit dibuktikan itu. Gayus tahu persis bahwa testimoninya itu sangat sensitif dan berbahaya. Gayus pasti sudah siap mengahadapi segala konsekwensi dari testimoninya itu.
Walaupun secara hukum testimoni Gayus ini tidak menguntungkan posisinya, namun secara politis kasus Gayus kemudian menjadi sensitif, terutama bagi pihak – pihak atau institusi – institusi yang selama ini dijadikan mainstream, terutama kelompok usaha Bakrie. Ada dua alasan, kenapa manuver Satgas yang “over productive” dan keterlibatan intelijen asing menjadi sensitif.
Pertama, penanganan kasus Gayus menjadi tidak murni secara hukum karena sudah dimasuki kepentingan politik. Target politisnya sangat jelas, apalagi ketika Gayus mengungkap Satgas PMH mendesaknya agar mengaku menerima uang dari kelompok usaha yang dipimpin Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, atau ketika Satgas PMH memaksa istri Gayus mengaku bertemu dengan Aburizal Bakrie di Singapura, Kuala Lumpur, Makao atau Bali. Ini akan menjadi “peluru tajam” untuk serangan balik ke arah Satgas PMH, yang sejak awal keberadaannya sudah menimbulkan pro – kontra.
Kedua, tudingan Gayus bahwa Jerome Grice adalah agen CIA yang operasinya diketahui dan direstui Satgas PMH, tentu saja membuat gusar institusi – institusi formal – strategis di Indonesia. Menteri Pertahanan Ir. Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal Pol (Purn) Sutanto dan Satgas PMH menyangkal keterlibatan agen CIA dalam kasus Gayus. Kepala BIN malah mengatakan, “Gayus mengada – ada”.
Duta Besar Amerika Serikat sudah pasti menyangkal bahwa Jerome Grice sebagai agen CIA. Bahkan dia mengatakan tidak mengenal nama Jerome Grice dan tidak mengetahui kegiatan Grice di Indonesia. Bagi institusi – institusi resmi, penyangkalan adanya operasi intelijen memang hal biasa dan sangat diperlukan untuk memurnikan persepsi publik bahwa penanganan kasus Gayus sudah on the track secara hukum, menghindari political bias. Pada akhirnya, testimoni Gayus menjadi kontraproduktif dan titik lemah untuk serangan balik ke arah Gayus.
Operasi Khusus
Sebagai sebuah unit kerja yang dibentuk presiden dan bekerja secara khusus untuk presiden, sudah pasti Satgas PMH didukung oleh orang – orang yang punya kompetensi di bidangnya masing – masing, misalnya untuk urusan administrasi, pengolahan data dan fakta, kajian hukum, pencitraan dan pengendalian opini. Di antara mereka pasti ada agen intelijen yang menangani hal – hal khusus dan rahasia, seperti pembangunan jaringan, pengumpulan dan analisa data, pembentukan opini dan kontraopini, pembunuhan karakter, pengkondisian dan lain – lain.
Pada awalnya, Satgas PMH sangat ideal. Saat ini, negara memang membutuhkan banyak institusi yang bisa memberantas segala bentuk mafia, termasuk mafia hukum dan peradilan, demi tegaknya moralitas, hukum dan keadilan. Sayangnya, dalam kasus Gayus, Satgas PMH terjebak dalam syahwat politik yang tinggi, sehingga keluar dari domainnya dan masuk ke ranah politik. Jangan – jangan, ada skenario yang menyiapkan dan mengembangkan Satgas PMH menjadi lembaga ekstra-judisial melalui operasi – operasi khusus menghadapi sengitnya kompetisi politik di dalam negeri menjelang 2014, layaknya Opsus dan Laksus Kopkamtib di era Orda Baru.
Dalam kasus Gayus, kesan adanya operasi khusus tidak bisa dielakkan. Pertama, sejak awal keterlibatan Satgas PMH, dari 40-an perusahaan yang “ditangani” Gayus, hanya tiga perusahaan Group Bakrie yang dipublikasi “jor – joran”. Tiga perusahaan ini jadi “mainan” Satgas PMH, dan Aburizal Bakrie – Partai GOLKAR jadi target operasi. Kedua, katerlibatan agen CIA, Jeromi Grice, memperkuat dugaan ada operasi intelijen dengan target Aburizal Bakrie – Partai GOLKAR.
Bahwa ada penyangkalan, adalah hal biasa di dunia intelijen. Paling tidak ada lima ciri utama operasi intelijen, baik oleh agen asing maupun dalam negeri, yang perlu diapresiasi untuk melihat apakah ada korelasi operasi intelijen dengan kasus Gayus. Pertama, operasi intelijen umumnya berlangsung secara rahasia dan terselubung. Dalam operasi intelijen, diharamkan meninggalkan jejak dan barang bukti kecuali jika hal itu menjadi bagian dari operasi. Kedua, adanya penyamaran oleh agen. Seorang agen bisa saja bertindak sebagai pengusaha, pengacara, mediator, wartawan, pekerja sosial, penyebar agama, aktivis LSM, bahkan sebagai penjahat dan anggota mafia sekalipun dilakukan jika user membutuhkan hal itu.
Ketiga, bekerja melalui sejumlah sel (jaringan), sehingga sel terakhir tidak mengetahui bahwa dia bekerja untuk kepentingan intelijen. Keempat, intelijen bekerja mengumpulkan dan mengolah informasi, pembentukan opini sampai kepada pengkondisian satu keadaan. Kelima, penyangkalan. Maka tidak heran jika institusi – institusi formal yang memiliki unit intelijen segera menyangkal keterlibatan CIA dalam kasus Gayus.
Kaya Perspektif
Kasus Gayus kemudian menjadi unik dan penuh misteri. Hari demi hari Gayus selalu buat kejutan. Mulai dari proses hukum yang dijalani, pelarian dan penangkapannnya di Singapura, pelesiran ke Bali hingga Makao, manuver Satgas PMH yang membidik Aburizal Bakrie, dan terakhir testimoni Gayus usai divonis pengadilan. Kasus Gayus menjadi kaya dengan kepentingan dan perspektif.
Para ahli hukum, pengacara, polisi, jaksa, hakim, pemerintah, politisi pendukung Presiden SBY maupun yang berseberangan, musuh politik Aburizal Bakrie – Golkar, Satgas PMH, LSM dan media massa memasuki ranah Gayus dengan kepentingan dan perspektif masing – masing. Saya sendiri punya perspektif berbeda dengan yang lain.
Oleh karenanya, informasi bahwa ada agen CIA terlibat dalam kasus Gayus, hendaknya tidak serta merta disangkal, tapi harus ditelusuri dengan beragam perspektif. Lihatlah masalahnya, jangan lihat siapa yang menyampaikan informasi itu. Persoalan ini sangat serius karena berhubungan dengan kehormatan sistem hukum dan kedaulatan negara kita.
Hingga kini, polisi mengidentifikasi keterlibatan Grice baru sebatas “mengurus” Gayus pelesiran ke luar negeri. Yang tidak diketahui, boleh jadi lebih dahsyat dari sekedar dugaan polisi tentang Grice. Atau, jangan -- jangan polisi sendiri sudah menjadi bagian dari sebuah operasi khusus dengan Aburizal Bakrie sebagai target. ***
Penulis adalah mantan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Mimbar Umum Medan. Sekarang menjabat Wakil Sekretaris (Bidang Kajian Strategis) DPD Partai GOLKAR Sumut dan Sekretaris PDK KOSGORO 1957 Sumut.
Langganan:
Entri (Atom)